Mengintip Pancasila dari Halaman Pendiri Bangsa[1]

Oleh: Rosy Asliandra[2]

Indonesia adalah kisah panjang yang tertaut di permukaan dinding sejarah peradaban dunia. Terlalu dangkal kiranya jika memaknai Indonesia hanya kelanjutan wilayah administatif Hindia-Belanda. Lebih dari itu, kawasan yang dahulu dikenal dengan Nusantara ini, adalah gugusan pulau-pulau yang menjahit peradaban lintas benua. Posisinya yang menjadi jembatan dua samudera dan dua benua, memungkinkan kawasan ini memiliki intensitas kesibukan di atas rata-rata belahan dunia lainnya. Sebagai jembatan, nusantara tidak pernah sepi dari interaksi lintas peradaban yang pada gilirannya menimbulkan dialog peradaban dengan konsekuensi akulturasi. Tidak hanya itu, gugusan pulau-pulau yang dihuni beragam corak masyarakat, budaya, dan tradisi mengantarkan masyarakat Nusantara pada sebuah proses mengenal dan menghormati perbedaan di sekitar.

Konflik Sosial Kapitalisasi Agraria[1]

Oleh: Muhammad Mihrob[2]

Tulisan ini sebenarnya merupakan ulasan singkat dari hasil riset yang penulis lakukan untuk tugas akhir mahasiswa strata satu. Selain sebagai tanggung jawab akademis dan intelektual, penulis rasa sangat penting membahas sekaligus mengulas tema ini sebagai tanggung jawab sosial atas persoalan-persoalan kompleks agraria yang terjadi di masyarakat. Meski lokus dan karakter sosial dalam riset ini adalah pada masyarakat pedesaan yang guyub. Bukan hal mustahil persoalan serupa juga terjadi pada lokus kota dengan dinamika sosialnya.

Proses kapitalisasi agraria sejak dua tahun terakhir memang telah menjadi persoalan akut dan aktual. Kapitalisasi agraria adalah suatu proses pengambilalihan fungsi tanah masyarakat oleh investor untuk kepentingan pemupukan modal (capital accumulation) melalui penanaman modal (modal investment) dengan memanfaatkan sumber daya manusia, alam, dan tekonologi. Dalam proses kapitalisasi agraria ini muncul suatu kecenderungan akan adanya dampak kerusakan lingkungan berupa pencemaran, abrasi, perusakan lahan bahkan pelanggaran peraturan pemerintah.

Membumikan Aksebilitas Keterbukaan Informasi Publik[1]

Oleh; Mauli Fikr[2]

ABSTRAK

Gerak laju reformasi menghadirkan bermacam aneka warna dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Hadirnya kebebasan dan keterbukaan merupakan anugerah terindah dari perjuangan reformasi. Sampai pada saatnya, sepuluh tahun kemudian dari gerakan reformasi yang ditandai dengan proses pengesahan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pemberlakuannya, lonceng keterbukaan dan transparansi informasi semakin lantang disuarakan.

Dalam dinamikanya hingga saat ini telah banyak kegiatan dan usaha yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dan juga badan publik untuk terus mengembangkan aksesibilitas dalam transparansi informasi publik, baik dalam hal penyediaan informasi yang wajib disediakan secara berkala, serta-merta, dan setiap saat, maupun pembenahan sistem dokumentasi, dan pelayanan informasi, namun nyatanya sampai hari ini lembaga publik terkesan masih setengah hati dalam mengimplementasikan UU no 14 2008 tersebut.