Pojok Gus Dur (II)[1]

Oleh: Libasut Taqwa

Setelah berapa waktu lalu berbagi cerita di Pojok Gus Dur—Abdurrahman Wahid, dan situasi tempat itu yang cukup efisien untuk belajar dan membaca buku, di samping juga kegunaan lainnya seperti tempat belajar mengaji, kali ini saya ingin menyampaikan tentang tokoh yang dari namanya tempat itu dinamai; Gus Dur.

Terang-terangan saya mengakui, ada banyak hal yang menjadi pertanyaan di benak atas Gus Dur. Baik Sepak terjang, kehidupan, bahkan pikirannya yang acapkali kontroversial (?). Apakah ia memang kontroversi dan salah jalur sebagaimana yang akan saya catat di bawah ini?. Saya kira pertanyaan-pertanyaan ini suatu perkara yang biasa. Hal-hal yang memang seharusnya pantas menjadi pergolakan batin bagi seseorang yang memang secara langsung belum pernah bertemu dengan sosok tertentu, dan hanya menikmatinya dari perspektif ragamnya bacaan dan seringkali multitafsir –untuk tidak mengatakan keliru- mengenai tokoh itu.

Potret Hidup Masyarakat Jepang

(Cerita ringan 10 hari di Jepang)

Oleh: Ahmad Maskur[1]

Ahmad Maskur saat bermain permain tradisional Jepang

            Beberapa hari yang lalu, saya berkesempatan mengikuti program Japan East Asia Network Exchange for Students and Youths (Jenesys) di Jepang selama 10 hari. Terdapat beberapa pelajaran berharga selama mengikuti program tersebut. Baik dari  sisi pelaksanaan program maupun sisi-sisi lain yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat Jepang. Tulisan ini merupakan catatan ringan perjalanan 10 hari di Jepang.

Revisi UU KPK; Antara Penguatan dan Pelemahan[1]

Oleh: Marlaf Sucipto[2]

Revisi atas Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nomor 20 tahun 2002 sudah mengemuka sejak lima tahun lalu. Era saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih berkuasa. Isu lama ini kini bergulir kembali. Bahkan, rencana revisi ini, pada tahun 2015 telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (prolegnas) prioritas. Cuma, tetap tarik ulur. Karena gelombang politik di parlemen, yang kontra terhadap rencana revisi UU ini masih kuat. Hal ini juga, ditopang oleh opini publik yang turut menolak untuk tidak dilakukan revisi. Kini, yang pro untuk dilakukan revisi, justru dimotori oleh partai politik yang mengusung Jokowi sebagai calon presiden. Jokowi dalam salah satu agenda program prioritasnya yang fenomenal dengan istilah Nawa Cita, dalam poin empat menyebutkan:“Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya”, kerap dijadikan landasan oleh pihak yang pro maupun yang kontra untuk memperkuat sudut pandangnya masing-masing. Dalam pergolakan wacana yang cukup panjang dan melelahkan, revisi ini kini telah tergantung kehendak Jokowi dalam kapasitasnya sebagai presiden.